Kategori
News

Protes Ketentuan Bupati, Tenaga Kesehatan di RSUD Bajawa Berhenti Kerja

Beberapa ratus karyawan yang terbagi dalam aparat sipil negara (ASN) dan perawat di RSUD Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), melangsungkan tindakan berhenti kerja, Kamis (15/9/2022).

Tindakan berhenti kerja itu sebagai bentuk penampikan pada peraturan baru Bupati Ngada Andreas Paru, yang dipandang tidak memihak ke tenaga medis.

Beberapa ratus karyawan RSUD Bajawa bertandang ke Rumah Kedudukan Bupati Ngada yang dijadikan kantor sementara karena kantor bupati sedang dalam pembaruan.

Tindakan mereka dijaga oleh faksi keamanan, yaitu dari Polres Ngada dan Sat Pol PP.

Datang di muka gerbang rumah kedudukan, massa menekan berjumpa dengan Bupati dan Wakil Bupati Ngada. Mereka ingin berkomunikasi langsung dengan kepala wilayah itu.

Lewat perundingan, dari beberapa ratus karyawan, cuma 20 orang perwakilan massa tindakan yang dikenankan masuk berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati.

“Kami akan sampaikan inspirasi berkaitan karyawan ASN yang bekerja di RSUD Bajawa. Pada Ketentuan Bupati Ngada Nomor 54 Tahun 2022, beberapa ASN disuruh agar bisa pilih di antara jasa servis dan tambahan pembaruan pendapatan (TPP),” tutur koordinator tindakan Yohanes dalam launching tercatat yang diterima, Kamis malam.

Yohanes memperjelas, beberapa ASN minta Bupati Ngada mengoreksi Perbup Nomor 54 Tahun 2022 mengenai pemberian tambahan pendapatan untuk aparat sipil negara (ASN) itu.

Karena, benar-benar bikin rugi tenaga medis RSUD Bajawa dan puskesmas di Kabupaten Ngada.

“Kami minta supaya Bupati Ngada masih tetap memberi dua pendanaan bagi beberapa nakes berbentuk dana jasa servis tahun 2022 dan tambahan dana pendapatan karyawan yang menjadi hak beberapa nakes,” terangnya.

Menurut Bupati Ngada Andreas Paru, TPP bukan hak ASN tetapi peraturan pemerintahan di tempat.

“Pemerintahan Kabupaten Ngada akan merevisi dalam 6 bulan di depan,” ucapnya.